Apa itu Hukum Acara Perdata
MAKASSAR LAW --- Hukum adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat yang berisi perintah dan larangan, jika dilanggar mendapatkan sanksi. Hukum menurut cara mempertahankannya terbagi atas 2 yaitu hukum materil dan hukum formil. Hukum materil adalah hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Negara, didalamnya berisi tentang perbuatan mana yang harus dilakukan (gebod), perbuatan yang dilarang (verbob) dan yang dibolehkan (mogen). Sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan kaidah hukum materil.
Dikatakan hukum materil dalam hukum perdata yaitu aturan yang mengatur hubungan antar individu dengan individu yang lain (bersifat privasi) seperti hukum perikatan, hukum perjanjian, hukum benda, atau hukum perkawinan yang segala peraturannya diatur dalam KUHPer[1], Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lain sebagainya. Sedangkan hukum formil adalah hukum acara perdata. Adapun beberapa pengertian hukum acara perdata menurut beberapa pakar hukum: Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, bahwa hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Prof. Dr. Sudikno Mertukusumo, SH Memberi batasan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur eperantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menetukan bagaimana caranyamenjamin pelaksanaan hukum perdata material. Lebih kongkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari pada putusannya. [2] Dengan tanpa memberikan suatu batasan tertentu, tapi melalui visi tugas dan peranan hakimProf. Dr. R. Supomo, SH menjelaskan bahwasanya dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (burgerlijk rechtsorde) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Bertitik tolak dari pergertian tersebut, maka hukum acara perdata merupakan aturan yang diberlakukan dalam proses beracara di pengadilan guna mempertahankan hukum materil.
Sumber Hukum Acara perdata
Hukum dan sumber hukum mempunyai perbedaan yang signifikan. Namun keduanya memiliki kesamaan yaitu berlaku dalam masyarakat. Hukum sudah pasti sumber hukum, akan tetapi, sumber hukum belum tentu hukum. Hukum merupakan tempat kita dapat menemukan hukum, sedangkan sumber hukum adalah tempat di mana kita melihat perwujudan hukum atau segala sesuatu yang dapat menimbulkan, menggali atau melahirkan hukum.[3] Doktrin dan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bukanlah hukum, tapi merupakan sumber hukum. Secara umum sumber hukum formal yaitu sebagai berikut:
- Undang-Undang (Statute)
- Kebiasaan atau adat (custom)
- Traktat (treaty)
- Yurisprudensi (case law, Judge Made law)
- Pendapat ahli hukum (doctrine)
Peraturan hukum acara perdata yang sekarang berlaku di negara kita masih belum terhimpun dalam satu kodifikasi[4], melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk colonial belanda maupun produk nasional setelah Indonesia merdeka. Berdasarkan ketentuan yang telah dimuat dalam pasal 5 undang-undang Darurat No. 1/1951, maka hukum acara perdata yang berlaku di Negara kita adalah yang termuat di dalam:
- HIR (Het Herzeine Indonesiche Reglement/Reglemen Indonesia yang diperbaharui) merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura.
- RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten/Reglemen daerah sekarang) adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar pulau Jawa dan Madura.
Dengan demikian peraturan hukum acara perdata belum bersifat unifikasi[5] yang berlaku secara menyeluruh di Indonesia, tetapi masih bersifat dualistis, yaitu sebagian berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura (HIR) dan sebagian berlaku di luar wilayah Jawa dan Madura (RBg). Menurut Supomo, dengan dihapuskannya Raad Justitie danHooggerechtshof, maka Rv sudah tidak berlaku lagi, demikian HIR dan RBG saja yang berlaku.
Selain ketentuan di atas, sumber hukum acara perdata dapat juga ditemukan di dalam:
- Rv (Reglement op de burgerliijke rechtvordering) merupakan hukum acara perdata untuk golongan Eropa yang sekarang sudah tidak berlaku lagi.
- KUH perdata buku IV tentang pembuktian dan Daluwarsa (pasal 1865 – 1945).
- Wvk (wetboek van koophandel)
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang merupakan revisi dari UU No. 4 tahun 2004 dan UU No. 14 Tahun 1970 yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 35 Tahun 1999.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan.
- Undang-undang No. 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan UU no 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang tentang peradilan umum
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen
- Yurisprudensi. Istilah yurisprudensi berasal dari istilah Latin, Jursiprudentia dan Jurisprudentie. Jursiprudentiaartinya ilmu pengetahuan sedangkan Jurisprudentie adalah peradilan atau ajaran hukum yang terbentuk oleh peradilan. Di Indonesia yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan pengadilan, maksudnya bahwa putusan Hakim terdahulu dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan.
- Kebiasaan (hukum tidak tertulis). Hukum kebiasaan adalah himpunan kaidah yang tidak dibentuk oeh badan legislatif, namun dalam realita tetap ditaati oleh sekelompok orang sesuai dengan adat masing-masing. [6]Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa adat merupakan sumber dari pada hukum acara perdata. Hukum adat yang dianut oleh Hakim pastinya berbeda dan bertentangan dalam pemeriksaan perkara perdata, mengingat bahwa Indonesia adalah Negara yang majemuk yang memiliki keanekaragaman adat istiadat.
- Doktrin. Doktrin adalah pendapat para pakar, tidak hanya dari bidang hukum akan tetapi ahli dari bidang yang lain pun dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam mengeluarkan putusan.
- Traktat. Yang dimaksud dengan traktat adalah perjanjian antar Negara (perjanjian internasional). Antara lain kesepakatan mengadakan kerja sama dalam menyampaikan dokumen pengadilan dan memperoleh bukti perkara perdata maupun dagang.
[1] Burgerlijk Wetboek biasa disingkat dengan BW dengan terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. BW ini berlaku di Nederland dan berlaku pula di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (concordansi beginsel) Hindia Belanda ini disahkan oleh Raja Pada tanggal 16 Mei 1846, yang diundangkan melalui Staatsblad 1847-23 dan dinyatakan belaku pada tanggal 1 Mei 1848.
[2] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty Yogyakarta Edisi Kedelapan, 2006, H. 2.
[3] Dudu Duswara Machmudin, 2010, Pengantar Ilmu Hukum (sebuah Sketsa ), refika aditama, Bandung, h. 77.
[4] Menurut Fockema Andreae codificatie adalah penyusunan dan penetapan undang-undang dalam kitab-kitab secara sistematis bagi bagian bidang hukum yang agak luas, keseluruhan kitab undang-undang, pengumpulan hukum sejenis, tersusun secara lengkap, sistematis dalam sebuah kitab Undang-undang.
[5] Unifikasi adalah penseragaman dan pemberlakuan hukum bagi seluruh warga.
[6] Lihat Dudu Duswara Machmudin, 2010, Pengantar Ilmu Hukum (sebuah Sketsa ), refika aditama, Bandung, h. 91
[1] Burgerlijk Wetboek biasa disingkat dengan BW dengan terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. BW ini berlaku di Nederland dan berlaku pula di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (concordansi beginsel) Hindia Belanda ini disahkan oleh Raja Pada tanggal 16 Mei 1846, yang diundangkan melalui Staatsblad 1847-23 dan dinyatakan belaku pada tanggal 1 Mei 1848.
[2] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty Yogyakarta Edisi Kedelapan, 2006, H. 2.
[3] Dudu Duswara Machmudin, 2010, Pengantar Ilmu Hukum (sebuah Sketsa ), refika aditama, Bandung, h. 77.
[4] Menurut Fockema Andreae codificatie adalah penyusunan dan penetapan undang-undang dalam kitab-kitab secara sistematis bagi bagian bidang hukum yang agak luas, keseluruhan kitab undang-undang, pengumpulan hukum sejenis, tersusun secara lengkap, sistematis dalam sebuah kitab Undang-undang.
[5] Unifikasi adalah penseragaman dan pemberlakuan hukum bagi seluruh warga.
[6] Lihat Dudu Duswara Machmudin, 2010, Pengantar Ilmu Hukum (sebuah Sketsa ), refika aditama, Bandung, h. 91
